Komisi I DPRD Bontang Desak Disdik Tarik Buku Pacaran Sehat

Komisi I DPRD Bontang Desak Disdik Tarik Buku Pacaran Sehat - Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris meradang. Ia menyesalkan sikap Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bontang yang tak kunjung menarik buku Pendidikan Olahraga Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) kurikulum 2013 (K-13) yang memuat materi pacaran sehat, ternyata masih beredar di Bontang.

"Sangat disayangkan, ternyata sampai sekarang buku pacaran sehat itu masih beredar di sekolah padahal kami sudah sarankan supaya ditarik," ujar Agus Haris, Kamis (12/2).

Ironisnya, Ketua Komisi I DPRD yang membidangi urusan pendidikan ini mengaku baru mengetahui peredaran buku pacaran sehat dari anak kandungnya. Pekan lalu, sang anak yang mengenyam pendidikan di SMU Vidatra, melaporkan kepada sang ayah atas materi pacaran sehat dalam buku Penjaskes tersebut. "Anak saya sendiri yang lapor, makanya saya kaget kok buku itu masih beredar," katanya.

Ia mengungkapkan, akhir tahun 2014 lalu, Komisi I DPRD sudah memanggil Disdik Bontang. Pemanggilan ini menyusul adanya protes dari elemen masyarakat yang meminta penarikan Panjeskes.

Meski tidak ada keputusan resmi, hampir semua peserta rapat yang hadir menilai materi pacaran sehat tidak patut diajarkan di sekolah. "Harusnya rapat itu jadi acuan untuk menarik buku Penjaskes tersebut, lagipula banyak daerah lain yang sudah menarik," paparnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku akan kembali memanggil Disdik. Menurutnya, materi pacaran sehat dalam buku Penjaskes tidak bisa dibiarkan beredar apalagi diajarkan di sekolah.

Sebab, konotasinya bisa dimaknai oleh pelajar sebagai legalisasi pacaran yang pada akhirnya bisa mengarah pada seks bebas. Agus juga menyesalkan keberadaan Dewan Pendidikan Bontang yang terkesan tidak melakukan kontrol atas aktivitas pendidikan di Bontang.

"Kami akan jadwalkan ulang pemanggilan Disdik kalau perlu melibatkan seluruh stakeholder pendidikan seperti Dewan Pendidikan untuk memutuskan masalah ini," tuturnya.

Agus yang juga Sekretaris Persatuan Guru Swasta (PGS) berharap, Pemerintah sudah menarik buku Penjaskes paling lambat akhir bulan ini. Ia berjanji akan terus memantau penggunaan buku Penjaskes tersebut. "Harapan kami Dewan Pendidikan juga peduli dengan soal-soal peka seperti ini karena banyak guru dan orangtua yang resah," pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.